RiauBook - Efisiensi pegawai negeri sipil (PNS) dinilai dapat meningkatkan pelayanan publik. Tidak saja anggaran pegawai semakin berkurang, efisiensi juga dapat menyaring sumber daya manusia(SDM) yang lebih kompeten.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan efisiensi aparat merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik. Dia menilai semakin besarnya anggaran pegawai malah membuat pelayanan publik.

"Kita harus melakukan efisiensi. Belanja pegawai harus di bawah 50% supaya pelayanan publik terjadi," ujarnya di Jakarta, Jum'at (8/1/2016).

Bima menilai pelayanan yang buruk saat ini juga disebabkan karena dana tidak memadai. Pasalnya, dana yang ada lebih banyak digunakan untuk pembiayaan pegawai. Bukan untuk pelayanan publik ataupun peningkatan profesionalisme pegawai.

"Pelayanan buruk itu karena dana tidak memadai. Harus efisiensi supaya pemerintah punya dana memadai beri pelayanan publik,"  tuturnya.

Apalagi, menurut dia belanja pegawai di banyak daerah sudah mencapai 50%. Bahkan ada yang mencapai 70% dari komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  Hal ini sebenarnya malah menimbulkan ketidakadilan tersendiri karena anggaran pembangunan untuk masyarakat banyak malah semakin berkurang.

"Kalau 4,5 juta PNS dari 237,6 juta populasi penduduk, rasionya  kurang lebih 2%. Kalau belanja pegawai di atas 50% berarti yang menikmati hanya 2%, yang 98% menikmati sisanya," pungkasnya.

Disamping itu dengan anggaran yang semakin mepet, Bima mengaku sulit untuk meningkatkan kapasitas PNS saat ini. Dimana saat ini tingkat pendidikan antara S1 ke atas dengan SMA kebawah berbanding 50:50. Jika ada kelonggaran anggaran tentu bisa dialokasikan untuk mendorong besiswa ataupun pelatihan.

Bima mengaku belum ada hitungan yang pasti berapa PNS yang harus diefisiensikan. Namun setidaknya dalam lima tahun kedepan terdapat 500.000 PNS yang pensiun.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional ( DPN), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Zudan Arif Fakrullah mengatakan adanya isu efsiensi pegawai belum ada protes dari para PNS. Menurut dia PNS tidak akan menolak efisiensi jika mekanismenya dikomunikasikan dengan baik.

"Jadi ada kejelasan. Sehingga PNS bisa bersiap-siap. PNS kita baik-baik. Kecuali kalau dinonjobkan tanpa alasan yang jelas itu baru protes," ungkapnya.

Dia mengatakan dalam melakukan efisiensi perlu dicermati terlebih dahulu apa yang menjadi masalah problem tidak efektifnya manajemen kepegawaian. Apakah karena terlalu banyak, kualitas PNS atau karena tidak meratanya distribusi. Pemetaan masalah ini harus dilakukan secara terukur dan benar. Sehingga nanti dapat diputuskan apakah PNS ini mauzero growth atau negative growth.

"Kalau zero itu penerimaan sesuai dengan jumlah yang pensiun. Kalaunegative  tidak akan melakukan penerimaan berapapun jumlah pensiun," papar Dia.Ojin