RIAUBOOK.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, tahun ini pemeritah pusat akan menyalurkan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) 2017 untuk triwulan empat sebesar Rp1,7 triliun

Nantinya, penerimaan dari DBH itu tidak didapat secara sekaligus, karena pusat akan mentransfer dalam dua tahap pembayaran, yakni pada Juli dan November 2019.

Dikatakan Hijazi, "buah manis" tersebut tidak terlepas dari upaya jeput bola yang dilakukan Pemprov Riau bersama kabupaten/kota setempat.

Kata dia, penyelesaian persoalan DBH se-Provinsi Riau sudah mendapat titik terang setelah adanya pertemuan dengan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas.

"Dari pertemuan itu, Alhamdulillah DBH Riau triwulan empat 2017 yang terhutang itu akan dicairkan dua tahap, Juli dan November," kata Sekda, Kamis (16/5/2019) di Pekanbaru.

Dia mengatakan, rencana pencairan kurang bayar DBH Riau itu dibuktikannya dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kebetulan saat kita rapat itu keluar SK PMK pembayaran DBH Riau yang mengalami tunda bayar tahun 2017," bebernya.

Lebih lanjut Ahmad Hijazi menyampaikan, dari total keseluruhan DBH Riau sebesar Rp1,7 triliun, untuk DBH Pemprov Riau terdapat Rp316 miliar.

"Karena dibayar dua tahap, untuk DBH Pemprov Riau itu tahap pertama bulan Juli dibayar Rp40 miliar, kemudian sisanya November sebesar Rp276 miliar," terangnya.

Sedangkan untuk DBH kabupaten/kota, tambah Ahmad Hijazi, juga akan dibayarkan dua tahap, termasuk untuk daerah bukan penghasi minyak dan gas seperti Indragiri Hilir (Inhil).

"Meski bukan daerah penghasil, Inhil juga dapat Rp49 miliar, yang besar itu Bengkalis karena mereka daerah penghasil," demikian Sekda. (RB/Dwi)