RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau angkat bicara demi meluruskan kabar burung yang beredar di tengah masyarakat. Dengan tegas, Pemprov Riau membantah rumor yang menyebutkan bahwa mereka telah menerima kucuran dana segar sebesar Rp66,2 miliar dari United Nations Development Programme (UNDP).

​Dana tersebut diisukan sebagai pembiayaan untuk program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau).

​Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut sepenuhnya menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

​"Kami saja bingung dapat informasi itu. Saya tanya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau tidak tahu, saya tanya Kepala BPKAD juga tidak tahu. Berita-berita yang menyebutkan Pemprov Riau terima bantuan Rp66,2 miliar itu tidak ada sama sekali alias hoaks. Jadi biar clear and clean semua," ujar SF Hariyanto dengan tegas, Rabu (20/5).

​Pihak PBB Ikut Kaget

​Merespons simpang siur ini, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, langsung bergerak cepat melakukan konfirmasi kepada lembaga-lembaga terkait di bawah naungan PBB.

​"Kami sudah konfirmasi ke pihak UNDP, UNEP, dan FAO terkait berita yang beredar saat ini. Mereka menegaskan tidak mengetahui angka itu dari mana dan sumbernya dari mana," jelas Purnama.

​Purnama memaparkan fakta bahwa sejak United Nations Environment Programme (UNEP) hadir di Indonesia pada tahun 2013, mereka tidak pernah memberikan bantuan berupa uang tunai kepada pemerintah daerah. Dukungan yang diberikan murni bersifat non-fiskal, yang terbagi ke dalam dua bentuk:

​Technical Assistant (Asisten Teknis): Pendampingan langsung di lapangan.

​Capacity Building (Peningkatan Kapasitas): Pelatihan untuk SDM daerah, seperti membantu pegawai DLHK membaca peta lingkungan.

​"Tadi pagi juga saya baru bertemu dengan pihak UNDP, mereka kaget juga mendengar informasi itu. Mereka menegaskan tidak pernah menyalurkan bantuan uang ke pemerintah daerah," tambahnya.

​Riau Masih dalam Tahap Persiapan

​Senada dengan jajaran pemprov lainnya, Plt Kepala DLHK Provinsi Riau, M Job Kurniawan, juga mengaku heran dari mana angka Rp66,2 miliar itu muncul.

​M Job meluruskan bahwa posisi Pemprov Riau saat ini baru sebatas meminta bantuan teknis untuk penyusunan dokumen, bukan menerima dana kompensasi karbon. Riau saat ini sedang dibantu oleh UN-REDD Programme, UNEP, dan FAO untuk menyiapkan lima dokumen penting terkait program CARE for Green Riau.

​"Kalau pun ada muncul angka Rp66 miliar itu, merekalah yang tahu. Sebab saat ini masih tahapan persiapan (readiness)," pungkas M Job.

​Saat ini, Pemprov Riau masih berfokus matang untuk menyiapkan arsitektur REDD+ agar bisa menembus dan terhubung dengan mekanisme pasar karbon global. Dengan kata lain, hingga detik ini, Pemprov Riau belum menerima pembayaran apa pun dari nilai ekonomi karbonnya.